Suara Kita

MEDIA PENGAWAL DEMOKRASI, BENARKAH? MEDIA MASSA ATAU MEDIA SOSIAL?

oleh ROMY RIAZA
(Mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IKHAC)

DEMOKRASI, MEDIA DAN POLITIK

Gagasan demokrasi di bangun untuk menegakkan keadilan dan kebebasan hak berpendapat serta kedaulatan penuh milik rakyat. Jika kita melihat Demokrasi dari sisi Pengertian dari seorang tokoh yakni Abraham Lincoln, ia berpendapat “Democracy is gouverment of the people by the people and for the people” artinya Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Apabila kita sering membaca jurnal komunikasi politik, maka akan membentuk pola pikir kita bahwa tarik ulur hubungan demokrasi, politik dan media massa amatlah rumit dan runyam. Media massa atau pers yang disebut-sebut sebagai pilar ke empat (The Fouth Estate) dalam membangun narasi demokrasi, setelah eksekutif, legislative, dasn yudikatif.

Media sebagai watch dog atau control sosial karena dalam hal ini media mengawal jalannya pemerintahan dengan berita atau informasi. Mengingat kedaulatan milik rakyat, media juga sebagai penyambung lidah rakyat serta pengklarifikasian kembali kepada masyarakat terkait informasi yang didapatkan dari pihak birokrasi. Media sebagai jalan, apabila media tidak memberikan informasi yang seimbang dari apa yang di dapat dari kedua pihak antara rakyat dan birokrasi maka akan terjadi ketimpang tindihan, karena media adalah pembentuk opini publik.

Menanggapi persoalan media dan politik tentu tidak akan lepas dari bagaimana politisi menggunakan media. Konotasi ini terdengar kurang baik dimana media perannya amatlah kuat dalam membentuk kekuatan opini rakyat, yang itu amatlah dibutuhkan oleh politisi dalam mencari dukungan baik dalam bentuk dimedia sosial maupun di media komersil. Namun para politisi juga mempertahankan citra baiknya di depan media untuk tetap menjaga popularitas baiknya dalam masyarakat, yang mana ini menyulitkan untuk melakukan kesalahan dan bersikap. Maka dalam politisi sering muncul istilah “benci tapi rindu”.

Tarik ulur hubungan politik dan media juga kerap kita jumpai dalam beberapa persoalan, sepertihalnya pers yang butuh akan penghidupan maka acap kali digunakan sebagai ajang komodifikasi para stakeholder. Hal ini menimbulkan konglomerasi perusahaan media, dan menurut beberapa pengamat juga pers telah menggantikan legislative sebagai ajang informasi dan mobilisasi massa, inilah yang disebut dengan teledemokrasi.

MEDIA SOSIAL DALAM KANCA POLITIK

Namun kini sudah memasuki era dimana media seperti itu hanyalah jalan lain dimana para tokoh politiknya memiliki media sosial sendiri yang lebih mudah untuk mencari followers atau mencari massa untuk media pengiklanan. Sehingga kini kita hidup dimasa yang sulit untuk membangun citra politik demokratis hanya melihat dari perusahaan media saja, karena pengaruh opini publik tidak hanya dari perusahaan media atau media massa saja sehingga pengaruhnya kecil terhadap media massa atau perusahaan media, pengaruh kecil lainnya juga beralasan karena untuk mendapat dukungan politik tidak hanya dibangun dengan media saja tetapi juga di bangun dengan hubungan politik organisasi misalnya seorang tokoh ingin mencalonkan dirinya sebagai bupati atau gubernur atau presiden tentu harus bekerja sama dengan partai politik untuk memenuhi suara di legislative, belum lagi ia juga harus menggunakan jalan politik lain untuk dapat mendapat dukungan seperti misalnya yakni bekerja sama dengan LSM atau Organisasi Kepemudaan atau Keagamaan untuk membantu mendongkrak pendukung.

Beberapa tahun terakhir media sosial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap individu dibanding dengan media massa. Masyarakat generasi millennial lebih cenderung mengidolakan seorang tokoh dengan kehebatan dan pencapaian. Maka banyak tokoh politik yang membangun citra baik dengan media sosialnya seperti youtube, fasnpage, instagram, dan twitter. Bahkan pola pikir masyarakat masa kini menganggap pemerintahan yang dekat dengan rakyat adalah yang memiliki sosial media, karena mereka merasa bahwa lebih dekat dan mampu menghubungi secara langsung dan mudah tanpa ribet dengan rumitnya birokrasi dan koordinasi. Terlebih tokoh yang memiliki media sosial kerap di anggap lebih dekat jika membalas komentar atau direct messeger dengan cepat.

Sehingga media massa kerap kalah populer dimasa yang mudah digenggam dengan benda sekecil kamus saku. Oleh beberapa sebab media massa bergeser pula pada media sosial, artinya industri media membuat komunikasi pula pada media sosial, sudah banyak contohnya. Sehingga perseteruan media massa manakah yang akurat dan yang lebih terpercaya sudah kehilangan jati dirinya, sebab klarifikasi  dapat dilakukan dengan akun media sosial pribadi milik tokoh politik, atau milik instansi resminya.

Lalu apakah media sosial pilar ke lima demokrasi, atau media massa mati suri? literasi apa yang belum dibangun untuk masyarakat? dalam hal ini perlunya kembali penegakkan kembali pilar ke empat demokrasi, yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media massa dalam menyampaikan keakuratan informasi.

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *